AsarNews, New York - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pertama kali sejak perang Hamas-Israel berkobar mulai 7 Oktober 2023 menyerukan gencatan senjata segera antara kelompok Hamas dan Israel di Gaza. Seruan itu juga mencakup pembebasan sandera warga Israel tanpa syarat dan percepatan bantauan kemanusiaan ke Gaza.

Resolusi tersebut bisa diadopsi setelah Amerika Serikat (AS) abstain dalam pemungutan suara tersebut. Resolusi gencatan senjata di Gaza itu disetujui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam pemungutan suara pada sidang di Markas Besar PBB di New York, AS, Senin (25/3/2024).

Rancangan resolusi tersebut diajukan oleh 10 negara anggota tidak tetap PBB. DK PBB beranggotakan 15 negara, yang terdiri dari lima negara anggota tetap dan pemilik veto (AS, China, Inggris, Perancis, dan Rusia), dan 10 negara anggota tidak tetap yang dipilih dalam sistem rotasi.

Baca juga: Draf Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Kembali Diajukan, Akankah Diveto AS Lagi?

Dalam pemungutan suara, sebanyak 14 negara mendukung adopsi resolusi tersebut. ”Rakyat Palestina telah sangat menderita. Pertumpahan darah terus berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Menjadi kewajiban kita untuk menghentikan pertumpahan darah itu sebelum semuanya terlambat,” kata Amar Bendjama, Duta Besar Aljazair untuk PBB, satu-satunya wakil Arab saat ini di DK PBB, seusai pemungutan suara.

Pada tiga resolusi tentang gencatan senjata yang diajukan sebelumnya, AS menggunakan hak vetonya untuk melindungi sekutunya, Israel.

Sikap abstain AS terjadi di tengah meningkatnya tekanan global demi mewujudkan gencatan di perang Gaza yang telah menewaskan lebih dari 32.000 warga Palestina. Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan, AS memutuskan abstain karena tidak setuju dengan semua hal dalam resolusi. Selain itu, kata dia, teks resolusi tidak mencantumkan kecaman terhadap Hamas.

Resolusi itu juga menuntut pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat. Israel mengatakan, Hamas menyandera 253 orang dalam serangannya ke Israel pada 7 Oktober 2023. Sekitar 1.200 warga di Israel tewas dalam serangan tersebut.

Resolusi itu juga menekankan pentingnya menambah aliran bantuan kemanusiaan dan memperkuat perlindungan warga sipil di seluruh Jalur Gaza. DK PBB juga menegaskan kembali tuntutannya agar tak ada lagi hambatan terhadap penyediaan bantuan kemanusiaan dalam skala besar.

Delegasi Israel batal ke AS
Sesaat sebelum sidang tersebut, radio tentara Israel melaporkan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan membatalkan rencana delegasi ke Washington jika AS tidak memveto resolusi tersebut.

Sejauh ini, AS telah memveto tiga rancangan resolusi dewan mengenai perang di Gaza. Sebelumnya, Washington juga abstain sebanyak dua kali. Dua kali sikap abstain AS itu memungkinkan DK PBB mengadopsi resolusi yang bertujuan untuk meningkatkan bantuan ke Gaza serta menyerukan jeda pertempuran lebih lama.

Rusia dan China juga telah memveto dua rancangan resolusi AS mengenai konflik tersebut, yaitu pada Oktober dan Jumat (22/3/2024). (AFP/REUTERS)